MINSEL, CorongMasyarakat.com — Kemarahan warga memuncak di Desa Poigar Satu dan Poigar Dua, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan. Gas elpiji 3 kilogram atau yang dikenal sebagai gas melon semakin sulit didapatkan masyarakat. Warga menilai kondisi ini bukan sekadar kelangkaan biasa, tetapi diduga kuat akibat permainan kotor oknum pemilik pangkalan gas yang menyalurkan tabung subsidi tidak sesuai aturan.
Setiap kali warga datang membeli gas di pangkalan, jawaban yang mereka terima hampir selalu sama: “gas sudah habis.” Namun fakta di lapangan justru membuat masyarakat semakin geram. Tabung gas yang disebut habis di pangkalan justru dengan mudah ditemukan di sejumlah warung dengan harga melonjak hingga Rp28.000 sampai Rp30.000 per tabung. Harga tersebut jauh di atas harga yang seharusnya diterima masyarakat.
Situasi ini memunculkan dugaan kuat di tengah warga bahwa sebagian oknum pemilik pangkalan sengaja menjual gas dalam jumlah besar kepada pengecer atau warung-warung lebih dulu. Akibatnya, distribusi gas subsidi yang seharusnya langsung menyasar masyarakat kecil justru beralih ke jalur lain yang berujung pada kenaikan harga.
“Kalau datang di pangkalan selalu dibilang habis. Tapi di warung ada. Ini jelas permainan yang merugikan rakyat kecil,” keluh seorang warga Poigar dengan nada kesal.
Informasi yang masuk ke redaksi CorongMasyarakat.com juga menyebut antrean panjang warga kini menjadi pemandangan rutin. Jika sebelumnya pasokan gas datang dua kali dalam seminggu, kini warga mengaku hanya mendapat distribusi sekali dalam sepekan, bahkan sering kali tetap tidak mencukupi kebutuhan masyarakat.
Antrean panjang warga terlihat di salah satu pangkalan gas elpiji 3 kg di Desa Poigar, Kecamatan Sinonsayang, Minahasa Selatan, akibat kelangkaan gas yang dikeluhkan masyarakat. (Dok.CorongMasyarakat.com/indra)
Kondisi ini terjadi di wilayah perbatasan Kabupaten Minahasa Selatan dengan wilayah utara Kabupaten Bolaang Mongondow, sehingga keresahan warga semakin meluas. Jika dugaan praktik nakal ini benar terjadi, maka jelas ada kegagalan pengawasan distribusi gas subsidi di tingkat bawah.
Karena itu, publik kini menunggu sikap tegas dari pemerintah daerah. Franky Donny Wongkar sebagai kepala daerah diminta tidak tinggal diam melihat keluhan warganya yang terus berulang. Pemerintah kabupaten melalui dinas terkait harus segera turun langsung ke lapangan untuk memeriksa pangkalan-pangkalan yang diduga memainkan distribusi gas subsidi.
Sorotan juga patut diarahkan kepada Yulius Selvanus Komaling agar memastikan pengawasan distribusi elpiji subsidi di daerah berjalan ketat dan tidak dikuasai oleh oknum-oknum yang mencari keuntungan di atas penderitaan masyarakat kecil.
Tak kalah penting, pemerintah desa juga tidak boleh berpangku tangan. Kepala desa di Poigar Satu dan Poigar Dua diminta bersikap tegas terhadap pangkalan-pangkalan yang beroperasi di wilayah mereka. Jika benar ada praktik penyaluran gas subsidi yang tidak sesuai aturan, maka aparat desa harus berani menyuarakan dan melaporkannya kepada pemerintah kabupaten maupun pihak distributor.
Gas elpiji 3 kilogram adalah barang subsidi negara yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin. Jika distribusinya dimainkan oleh oknum pangkalan, maka yang dirampas bukan sekadar tabung gas — tetapi hak rakyat kecil.
Kini masyarakat Poigar menunggu tindakan nyata. Bukan sekadar janji atau rapat koordinasi. Jika praktik kotor ini benar terjadi dan dibiarkan, maka pemerintah daerah patut dipertanyakan keberpihakannya kepada rakyat kecil.
(Om Lole)
