Alih-alih menerbitkan SK hasil Muskot sah, PBSI Sulut justru memaksakan Muskot tandingan dengan peserta yang legalitasnya dipertanyakan.
Manado, CorongMasyarakat.com — Alih-alih menegakkan konstitusi organisasi, PBSI Provinsi Sulawesi Utara justru mempertontonkan praktik kekuasaan yang mencederai demokrasi klub. Muskot PBSI Kota Manado versi provinsi digelar bukan untuk menyelesaikan masalah, melainkan untuk membajak keputusan sah yang sudah diambil sebelumnya.
Fakta tak terbantahkan: Muskot PBSI Kota Manado sudah sah digelar Oktober lalu, dan Mahmud Turuis terpilih secara aklamasi. Namun SK tak kunjung diterbitkan. Bukannya menyelesaikan kewajiban administratif, PBSI Sulut malah memaksakan Muskot baru dengan peserta yang dipertanyakan legalitasnya, bahkan diduga bukan PB aktif dan sah.
Lebih parah, ketika agenda tersebut ditolak di Manado, panitia versi provinsi justru memindahkan lokasi ke Minahasa Utara, lengkap dengan dugaan membawa peserta yang sama — diduga mahasiswa yang tidak memiliki hak suara. Ini bukan lagi kelalaian, melainkan indikasi rekayasa kuorum.
“Ini bukan Muskot, ini sandiwara. Kalau keputusan sah tidak diakui, lalu apa gunanya aturan organisasi?” tegas salah satu Ketua PB yang menolak agenda tersebut.
Langkah PBSI Sulut mencerminkan kegagalan memahami prinsip dasar organisasi olahraga: kedaulatan klub dan konstitusi internal. Membuka sidang tanpa peserta sah, mengulur kehadiran PB legal, hingga memindahkan lokasi demi meloloskan agenda, adalah pola klasik kekuasaan yang panik kehilangan kendali.
Lebih mengkhawatirkan, beredar kuat dugaan bahwa Muskot tandingan ini bukan demi pembinaan bulu tangkis, melainkan pelampiasan kekecewaan personal akibat kekalahan telak di Muskot sah Oktober lalu. Jika benar, maka PBSI Sulut telah menurunkan organisasi ke level konflik pribadi berkedok kebijakan.
Ini preseden berbahaya. Jika Muskot sah bisa dianulir seenaknya, maka tidak ada lagi kepastian hukum organisasi, dan setiap kekalahan bisa dibalas dengan “Muskot ulang”.
PBSI pusat tak boleh diam. Jika praktik ini dibiarkan, PBSI bukan lagi organisasi olahraga, melainkan alat kekuasaan segelintir orang. SK Mahmud Turuis bukan sekadar administrasi — itu adalah ujian integritas PBSI Sulawesi Utara.
Pertanyaannya kini sederhana:
PBSI berdiri di pihak aturan, atau tunduk pada kepentingan?
Publik bulu tangkis Manado menunggu jawabannya.
(Lole)
