Warga pesisir merasa kecewa: niat baik Ko Achun terpinggirkan dan dugaan ketidakterbukaan aparat desa kembali mencuat. Aktivis dan LSM mendesak Polda Sulut periksa oknum yang memotong kapal tanpa kejelasan izin.
MINAHASA, CorongMasyarakat.com — Polemik pemotongan Kapal Karya Mekar 2 di Desa Tateli Weru, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa, Jumat (28/11/2025), semakin memantik kegelisahan publik. Warga pesisir mempertanyakan mengapa pekerjaan pemotongan kapal itu justru dilakukan oleh pihak lain, bukan Ko Achun—sosok yang menurut warga pertama kali berkoordinasi secara resmi dengan masyarakat, aparat desa, perangkat gereja, Panji Yosua, pengurus Bumdes, dan LSM GMPM. Situasi ini menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat yang sejak awal menilai Ko Achun sebagai pihak yang paling transparan dan memiliki kelengkapan dokumen perizinan.
Ket foto: Sebagian warga pesisir Tateli Weru menyampaikan protes terkait pemotongan Kapal Karya Mekar 2 yang dinilai tak transparan.(Dok.CorongMasyatakat.com)
Kekecewaan warga makin menguat setelah ditemukannya fakta di lapangan bahwa para pekerja yang melakukan pemotongan kapal enggan memberikan keterangan jelas, termasuk soal siapa yang memerintahkan pekerjaan tersebut. Salah satu pekerja hanya menyebut nama seorang “Bapak Ronal” tanpa memberikan identitas maupun alamat lengkap. Kondisi ini memicu desakan dari warga, aktivis, dan LSM agar Polda Sulut segera menelusuri legalitas kegiatan pemotongan dan memeriksa oknum-oknum yang diduga terlibat.
Dukungan masyarakat terhadap Ko Achun dan LSM GMPM semakin menguat, terutama karena niat sosial Ko Achun dinilai tulus—bahkan telah menyampaikan komitmen untuk membantu pemulihan talud rusak dengan dana Rp50–60 juta, membantu gereja Rp25 juta, serta memberikan bantuan sembako bagi warga pesisir bila pemotongan kapal dilakukan secara resmi. Warga menilai apa yang terjadi saat ini justru merugikan masyarakat pesisir, terutama terkait dugaan bantuan yang tidak merata dan ketidakterbukaan pemerintah desa. Kondisi inilah yang membuat masyarakat meminta aparat penegak hukum turun tangan untuk memastikan keadilan dan transparansi.
Ket foto: Kapal Karya Mekar 2 yang telah bertahun-tahun terdampar di pesisir Tateli Weru, kini kembali menjadi sorotan publik. (Dok.CorongMasyarakat.com)
Sementara itu Merry Ambat Warga Tateli Weru mengatakan, “Kami sangat mendukung Ko Achun karena dari awal beliau yang datang bertemu masyarakat lengkap dengan aparat desa dan gereja. Beliau bawa dokumen izin lengkap dan niatnya baik untuk bantu talud yang rusak. Tapi sekarang justru orang lain yang memotong kapal. Itu yang membuat kami sedih dan bertanya-tanya. Apalagi ada warga yang bilang sebagian masyarakat dapat bantuan dari pihak lain, sementara kami yang kena dampak tidak dapat apa-apa. Ini membuat banyak tanda tanya di masyarakat.”
Ibu Merry juga menegaskan informasi yang ia dengar terkait dugaan ketidakterbukaan aparat desa:
“Saya juga dengar bahwa Kepala Desa sempat bilang ada Ko yang mau kasi uang Rp5 juta untuk warga. Ini membuat kami bertanya-tanya, sebenarnya ada apa di balik kegiatan pemotongan kapal ini?”
Hal senada juga disampaikan Roy Malughu selaku Penasehat LSM GMPM, “Kami dari LSM GMPM sejak tiga tahun memantau persoalan Kapal Mekar 2 yang mangkrak. Ko Achun adalah pihak yang paling transparan dan pernah membuat perjanjian dengan pemilik kapal. Dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, sekitar 80–85% warga mendukung beliau karena komitmen sosialnya nyata: siap mengganti kerusakan talud sekitar Rp50–60 juta, membantu gereja Rp25 juta, serta memberikan sembako bagi warga pesisir.”
Roy juga menyinggung pentingnya transparansi pemerintah desa:
“Kami menyayangkan sikap pemerintah desa yang terkesan tidak terbuka kepada masyarakat. Ada dugaan kerja sama dengan pihak kedua. Masyarakat berhak tahu siapa yang sebenarnya bekerja dan apa dasar izinnya. Kami minta Polda Sulut turun tangan memastikan semuanya sesuai aturan.”
[ Lole ]
