Palembang, CorongMasyarakat.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pentingnya percepatan integrasi data antara Nomor Induk Bidang (NIB) dan Nomor Objek Pajak (NOP). Menurutnya, integrasi ini akan menjadi terobosan penting dalam memperkuat penerimaan daerah tanpa harus menaikkan pajak bagi masyarakat.
Dalam arahannya kepada para kepala daerah se-Sumatra Selatan, Kamis (09/10/2025), Menteri Nusron menjelaskan bahwa penyatuan NIB dan NOP akan menciptakan single identity untuk setiap bidang tanah di Indonesia. Dengan begitu, data luas tanah, kepemilikan, serta nilai pajaknya akan lebih akurat dan langsung terkoneksi dengan sistem perpajakan daerah.
“Kalau NIB dan NOP dijadikan satu integrasi data antara BPN dan Bapenda, penerimaan daerah bisa naik hingga tiga kali lipat tanpa menaikkan PBB,” tegasnya.
Ia menyoroti selama ini masih ada ketidaksinkronan data antara catatan pertanahan dengan sistem perpajakan daerah. Akibatnya, potensi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak termanfaatkan secara optimal. Integrasi NIB-NOP diyakini akan menutup celah tersebut sekaligus menjadikan tata kelola pertanahan lebih transparan, adil, dan pro-investasi.
Langkah ini merupakan bagian dari transformasi digital pertanahan, di mana Kementerian ATR/BPN tengah mengembangkan sistem data spasial terpadu yang menggabungkan peta bidang tanah, kepemilikan aset, serta basis pajak daerah. Nusron juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar data pertanahan bisa digunakan secara bersama dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Uji coba integrasi NIB-NOP akan dimulai di beberapa daerah prioritas, termasuk Kota Palembang, sebelum diperluas ke seluruh Indonesia. Dengan kolaborasi yang kuat, pemerintah optimistis integrasi ini menjadi motor peningkatan penerimaan PBB daerah tanpa menambah beban fiskal bagi masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Menteri Nusron didampingi Kepala Biro Humas dan Protokol Harison Mocodompis, Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumatera Selatan Asnawati, serta jajaran ATR/BPN lainnya. Rapat koordinasi turut dihadiri Gubernur Sumsel bersama para Bupati dan Wali Kota se-Sumsel.
[ Hans Montolalu//** ]
