KOTAMOBAGU, CorongMasyarakat.com — Kelangkaan pasokan bahan bakar minyak (BBM) mulai menekan masyarakat di Kota Kotamobagu. Antrean panjang kendaraan terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), sementara harga BBM di tingkat pengecer melonjak jauh di atas harga resmi.
Pantauan wartawan hingga Rabu (2/9/2026) siang menunjukkan antrean kendaraan masih mengular di sejumlah SPBU di Kotamobagu. Kendaraan roda dua, mobil pribadi hingga angkutan umum terlihat menunggu giliran mendapatkan BBM.
Di sejumlah lokasi, panjangnya antrean bahkan mulai berdampak terhadap kelancaran arus lalu lintas.
Situasi ini menjadi perhatian karena terjadi bersamaan dengan berkurangnya pasokan BBM di sejumlah SPBU. Ketika akses masyarakat terhadap BBM di SPBU semakin terbatas, harga di tingkat pengecer justru bergerak naik.
Pertamax di tingkat pengecer dilaporkan mencapai Rp20.000 per liter, sedangkan Pertalite dijual hingga Rp17.000 per liter.
Kondisi tersebut membuat masyarakat menghadapi pilihan sulit: bertahan dalam antrean panjang di SPBU atau membeli BBM melalui pengecer dengan harga yang jauh lebih tinggi.
Bagi sopir angkutan kota (angkot) dan pengemudi bentor, persoalan ini bukan sekadar soal antrean. Waktu yang tersita untuk mendapatkan BBM ikut menambah beban operasional.
Mereka harus menghabiskan waktu lebih lama di SPBU, sementara kendaraan merupakan sumber penghasilan utama. Jika kondisi berlangsung berkepanjangan, tekanan biaya operasional berpotensi merembet pada tarif angkutan dan akhirnya kembali dibebankan kepada masyarakat.
Persoalan yang perlu mendapat perhatian lebih serius adalah rantai distribusi BBM dari SPBU hingga ke tingkat pengecer.
Ketika masyarakat kesulitan memperoleh BBM di SPBU, sementara produk yang sama tersedia di tingkat pengecer dengan harga jauh lebih tinggi, kondisi tersebut membutuhkan pengawasan dan penjelasan dari pihak-pihak yang berwenang.
Publik tentu berhak mengetahui apakah persoalan ini murni akibat gangguan pasokan, meningkatnya permintaan, persoalan distribusi, atau terdapat faktor lain yang menyebabkan BBM lebih sulit diperoleh masyarakat di SPBU.
Pemerintah Kota Kotamobagu sebelumnya telah melakukan monitoring di SPBU Kotobangon untuk melihat langsung kondisi antrean dan pasokan BBM.
Asisten II Pemkot Kotamobagu, Noval Manoppo, mengatakan pemerintah daerah berencana berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengawasi penyaluran BBM bersubsidi sekaligus mengantisipasi pembelian dalam jumlah tidak wajar.
Langkah tersebut menjadi penting karena persoalan BBM tidak hanya menyangkut konsumen di SPBU. Distribusi BBM berkaitan langsung dengan mobilitas masyarakat, aktivitas angkutan umum, perdagangan, hingga roda perekonomian daerah.
Pemerintah dan pihak terkait dituntut tidak berhenti pada monitoring. Ketersediaan BBM di SPBU, kelancaran distribusi, serta disparitas harga di tingkat pengecer perlu ditelusuri secara menyeluruh.
Jika pasokan memang berkurang, masyarakat membutuhkan penjelasan yang transparan mengenai penyebab dan langkah pemulihannya. Jika ditemukan pembelian dalam jumlah tidak wajar atau pola distribusi yang menyimpang, pengawasan dan penindakan harus dilakukan sesuai ketentuan.
Sebab, ketika masyarakat harus mengantre berjam-jam untuk mendapatkan BBM sementara harga di tingkat pengecer terus melonjak, persoalannya tidak lagi sebatas antrean di SPBU.
Ini menyangkut kepastian distribusi, perlindungan konsumen, dan keberpihakan terhadap kebutuhan dasar masyarakat.
Pemerintah daerah, aparat pengawasan, serta pihak terkait distribusi BBM diharapkan segera mengambil langkah konkret agar pasokan kembali normal, antrean terurai, dan harga di tingkat pengecer tidak semakin membebani masyarakat Kotamobagu.
(Om Lole)
