Warga, pemerintah desa, dan aparat menjadi saksi langsung: tidak ada pencurian, tidak ada konflik, yang ada hanya transparansi dan upaya menjaga ketertiban. Masyarakat justru melihat Ko Achun sebagai pihak paling kooperatif.
MINAHASA, CorongMasyarakat.com — Polemik pemotongan kapal di Tateli Weru yang sebelumnya diwarnai sejumlah informasi yang menyebutkan adanya dugaan pengambilan barang oleh Ko Achun kini memperoleh klarifikasi dari berbagai pihak yang berada langsung di lokasi. Pernyataan R alias Ronald, yang menyebut adanya pengambilan barang tanpa sepengetahuan pemilik dan mengaitkannya dengan dugaan pencurian, dinilai oleh para saksi tidak sejalan dengan fakta lapangan. Data, rekaman, serta dokumen yang diperlihatkan kepada media menunjukkan bahwa Ko Achun—pembeli pertama yang memiliki perjanjian panjar—menjalankan seluruh proses sesuai aturan dan mengikuti mekanisme hukum yang berlaku.
Klarifikasi yang disampaikan LSM GMPM dan para saksi, termasuk aparat Polsek Pineleng serta pemerintah desa, menerangkan bahwa pencopotan baling-baling kapal dilakukan pada siang hari, berlangsung terbuka, dan dihadiri saksi lengkap. “Itu pengamanan barang, bukan pencurian,” ujar Penasehat GMPM, Roy Malughu, berdasarkan pengamatannya di lapangan. Ia menjelaskan bahwa sejumlah informasi yang beredar sebelumnya perlu diverifikasi ulang karena berpotensi menimbulkan persepsi keliru di masyarakat. Sepanjang proses berlangsung, Ko Achun tetap menunjukkan sikap yang dinilai warga sangat kooperatif: menghormati hukum, tidak melakukan provokasi, dan transparan terhadap pihak berwenang.
Warga Desa Bulo Tateli Weru memberikan penjelasan serupa: tidak terdapat penolakan, tidak ada kegiatan tertutup, dan tidak ditemukan tindakan pengambilan barang secara sembunyi-sembunyi. Barang yang diamankan berada di lokasi yang telah diketahui seluruh pihak terkait, dengan saksi yang kembali hadir memastikan keterbukaan proses tersebut. Dengan latar keterangan ini, GMPM dan masyarakat menyampaikan harapan agar pihak Polda Sulut menindaklanjuti penyebaran informasi yang dinilai tidak sesuai fakta, sebagai langkah menjaga ketertiban dan mencegah terjadinya kesalahpahaman baru.
[ Lole ]
