JAKARTA , CorongMasyarakat.com – Dinamika politik nasional memasuki babak baru setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan keduanya di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026), yang berlangsung sekitar 2,5 jam.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan, keinginan Gibran mundur berkaitan dengan perkembangan situasi politik menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai polemik dokumen pendidikan yang digunakan dalam pencalonannya pada Pilpres 2024.
“Di antara dalam pembicaraan itu memang Pak Wapres, bersama tentunya Pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” ujar Prasetyo dalam konferensi pers di Istana.
Meski demikian, Prasetyo menegaskan bahwa tidak benar Presiden Prabowo menolak niat pengunduran diri tersebut. Menurutnya, Presiden justru memberikan sejumlah saran dalam diskusi itu. Sementara Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Pernyataan dari Istana tersebut muncul ketika dukungan terhadap usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR terus berkembang. Sebanyak 50 anggota DPR dari enam fraksi disebut telah menandatangani usulan tersebut. Anggota DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, menyampaikan bahwa usulan itu telah diserahkan kepada pimpinan DPR.
Polemik ini berawal dari persoalan dokumen penyetaraan pendidikan Gibran yang digunakan sebagai salah satu persyaratan pencalonan wakil presiden. Mahkamah Agung melalui putusannya menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan setingkat SMA milik Gibran tidak sah.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan putusannya menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai dokumen pendidikan setara SMA yang diperoleh Gibran dari Singapura dan Australia. Namun, MK tidak menerima permohonan yang diajukan para pemohon karena persoalan kedudukan hukum.
Di parlemen, Hak Menyatakan Pendapat menjadi salah satu instrumen konstitusional yang kini diperbincangkan untuk merespons polemik tersebut. Berdasarkan ketentuan UU MD3, hak itu dapat digunakan DPR untuk menyampaikan pendapat terhadap kebijakan pemerintah maupun dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, termasuk dugaan tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan.
Di sisi lain, Gibran sebelumnya telah memberikan tanggapan atas polemik dokumen pendidikannya. Ia menyatakan bahwa dirinya dapat melanjutkan pendidikan hingga jenjang sarjana di Singapura karena telah menyelesaikan pendidikan setingkat SMA.
“Ya kalau saya enggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura,” kata Gibran, Rabu (7/10/2026).
Pertemuan Gibran dan Prabowo kini menjadi perhatian karena berlangsung bersamaan dengan berkembangnya persoalan hukum dan dinamika politik di parlemen. Namun, niat pengunduran diri yang disampaikan Gibran belum dapat dimaknai sebagai keputusan resmi untuk meninggalkan jabatan Wakil Presiden.
Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada proses hukum yang ditempuh Gibran, mekanisme kelembagaan DPR, serta keputusan resmi terkait sikap Presiden terhadap pernyataan tersebut. (Red*)
