Kepala SD Inpres Poigar mengaku mengetahui kondisi pembangunan pagar dan menyebut pekerjaan tersebut merupakan kelanjutan pagar lama yang telah tercantum dalam MCO. Redaksi akan melakukan konfirmasi lanjutan kepada pihak sekolah dan P2SP untuk memastikan kesesuaian pekerjaan dengan dokumen perencanaan serta spesifikasi teknis.
MINSEL, CorongMasyarakat.com — Anggaran negara mencapai Rp1.394.821.071, tetapi pembangunan pagar di SD Inpres Poigar, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, justru menuai tanda tanya serius. Warga menduga konstruksi pagar dibangun tanpa fondasi, sloof, serta besi tulangan pengikat sejak awal pengerjaan.

Persoalan ini tidak boleh dianggap sepele. Ketika uang negara digunakan untuk membangun fasilitas pendidikan, kualitas konstruksi bukan pilihan, melainkan tanggung jawab yang harus dipenuhi.
Informasi dugaan tersebut disampaikan warga yang merekam langsung proses pekerjaan dan mengirimkan dokumentasi video serta foto kepada redaksi CorongMasyarakat.com, Minggu (22/11/2026).
Dalam keterangannya, warga menyebut pembangunan pagar sejak awal diduga tidak diawali dengan pembuatan fondasi. Warga juga mempertanyakan tidak adanya sloof dan besi tulangan yang berfungsi mengikat struktur pagar.

Ket foto: Kondisi bagian bawah pagar SD Inpres Poigar, Kabupaten Minahasa Selatan. Warga menduga pembangunan pagar sepanjang kurang lebih 40 meter tersebut sejak awal tidak dilengkapi fondasi dan sloof. Pemeriksaan teknis diperlukan untuk memastikan kesesuaian konstruksi dengan spesifikasi pekerjaan. (dok. CorongMasyarakat.com)
Panjang pagar yang dipersoalkan diperkirakan telah mencapai kurang lebih 40 meter.
Rekaman video dan foto yang diterima redaksi memperlihatkan kondisi pasangan batako, bagian bawah konstruksi, serta elemen beton pada pagar yang sedang dikerjakan.
Meski demikian, kondisi fondasi yang berada di bawah permukaan tanah dan keberadaan tulangan di dalam struktur masih harus dipastikan melalui pemeriksaan teknis secara langsung.
ANGGARAN MILIARAN, JANGAN SAMPAI KUALITAS BANGUNAN DIKERJAKAN ASAL JADI!
Berdasarkan papan informasi kegiatan yang terpasang di lokasi, pekerjaan tersebut merupakan Program Bantuan Pemerintah Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2026, dengan nilai bantuan sebesar Rp1.394.821.071.

Ket foto: Papan informasi Program Bantuan Pemerintah Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2026 di SD Inpres Poigar. Nilai bantuan yang tercantum mencapai Rp1.394.821.071. Transparansi RAB, spesifikasi teknis, dan pertanggungjawaban anggaran menjadi sorotan dalam dugaan persoalan pekerjaan pagar sekolah tersebut. (dok. Corong masyarakat.com)
Pelaksana kegiatan tercantum sebagai Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP), dengan waktu pelaksanaan 60 hari kalender, mulai 1 November sampai 31 Desember 2026.
Nilai tersebut merupakan total bantuan program revitalisasi, bukan otomatis anggaran khusus pembangunan pagar.
Namun, besarnya nilai bantuan justru menuntut transparansi dan pengawasan yang lebih serius.
Pertanyaan mendasar yang harus dijawab: apakah pembangunan pagar sudah sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB), gambar kerja, dan spesifikasi teknis?
Berapa anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan pagar sepanjang kurang lebih 40 meter tersebut?
Apakah fondasi, sloof, kolom beton, dan besi tulangan tercantum dalam perencanaan? Jika tercantum, apakah seluruh pekerjaan benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan?
Jika ternyata ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, siapa yang bertanggung jawab?
Jangan sampai proyek yang menggunakan bantuan pemerintah bernilai miliaran rupiah justru menyisakan persoalan mutu konstruksi yang berpotensi membahayakan keselamatan.
Kepala Sekolah Akui Mengetahui Pembangunan Pagar
Dalam konfirmasi kepada redaksi, Kepala SD Inpres Poigar mengaku mengetahui kondisi pembangunan pagar yang menjadi sorotan.
Kepala sekolah menjelaskan bahwa pembangunan pagar tersebut merupakan kelanjutan dari pagar lama. Terkait konstruksi pagar yang dibangun di atas beton bekas pagar sebelumnya, menurut penjelasannya, pekerjaan tersebut memang telah tercantum dalam MCO.
Keterangan kepala sekolah ini menjadi bagian penting yang perlu ditelusuri lebih lanjut, terutama untuk memastikan apakah metode pembangunan yang diterapkan telah sesuai dengan dokumen perencanaan dan spesifikasi teknis pekerjaan.
Kepala sekolah juga meminta pihak media datang langsung ke sekolah agar memperoleh penjelasan lebih lengkap terkait proses pembangunan pagar tersebut.
Menindaklanjuti permintaan itu, redaksi CorongMasyarakat.com bersama rekan wartawan berencana menemui kepala sekolah dan pihak-pihak terkait pada Senin (23/11/2026).
Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk menggali informasi lebih mendalam, termasuk meminta penjelasan mengenai MCO, RAB, gambar perencanaan, spesifikasi teknis, serta pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan.
Polda Sulut dan Kejati Sulut Diminta Beri Perhatian
CorongMasyarakat.com secara terbuka mendesak Polda Sulawesi Utara melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus), khususnya unit yang menangani tindak pidana korupsi, untuk menelaah informasi dugaan ketidaksesuaian pekerjaan revitalisasi SD Inpres Poigar.
Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara melalui Bidang Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) juga diminta memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut.
Pemeriksaan harus menyentuh seluruh aspek pekerjaan, bukan sekadar melihat bangunan dari luar.
Dokumen RAB, gambar perencanaan, spesifikasi teknis, volume pekerjaan, bukti pembelian material, pembayaran tenaga kerja, laporan progres, hingga pertanggungjawaban penggunaan bantuan pemerintah perlu ditelusuri.
Apabila ditemukan indikasi tindak pidana, aparat penegak hukum harus menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum.
Jangan sampai pengawasan baru bergerak setelah bangunan mengalami kerusakan atau uang negara telanjur menimbulkan kerugian.
P2SP, Kepala Sekolah dan Pihak Pengawas Perlu Memberikan Penjelasan
Kepala SD Inpres Poigar, Ketua P2SP, serta pihak yang memiliki tanggung jawab teknis dan pengawasan pekerjaan harus memberikan penjelasan secara terbuka.
Siapa yang menyusun perencanaan konstruksi pagar?
Apakah terdapat tenaga teknis yang melakukan pemeriksaan sejak awal pekerjaan?
Siapa yang memastikan fondasi, sloof, kolom, dan tulangan dikerjakan sesuai gambar teknis?
Apakah pekerjaan telah diperiksa sebelum dilanjutkan ke tahap berikutnya?
Pertanyaan-pertanyaan ini bukan tuduhan terhadap individu tertentu. Ini merupakan bagian dari pertanggungjawaban publik atas pelaksanaan program yang menggunakan uang negara.
Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Selatan juga tidak boleh lepas tangan dalam memberikan penjelasan mengenai koordinasi dan pengawasan program revitalisasi tersebut.
Bupati Minahasa Selatan dan Gubernur Sulawesi Utara patut memberikan perhatian. Pembangunan fasilitas pendidikan tidak boleh hanya dinilai dari besarnya anggaran dan laporan penyelesaian pekerjaan, tetapi juga dari kualitas dan keamanan hasil pembangunannya.
Inspektorat dan BPK Diharapkan Telusuri Pertanggungjawaban Anggaran
Selain mendesak aparat penegak hukum, CorongMasyarakat.com meminta Inspektorat Kabupaten Minahasa Selatan melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya.
BPK juga diharapkan memberikan perhatian melalui mekanisme pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.
Penelusuran perlu memastikan apakah volume pekerjaan, harga material, realisasi pembayaran, serta hasil pembangunan sesuai dengan dokumen anggaran dan kondisi lapangan.
Jika ditemukan selisih volume, pekerjaan yang tidak dilaksanakan, atau pertanggungjawaban yang tidak sesuai, seluruhnya harus diperiksa secara objektif.
Jangan Sampai Program Pendidikan Menyisakan Persoalan
Program revitalisasi sekolah seharusnya menjadi bukti kehadiran negara dalam meningkatkan kualitas pendidikan, bukan justru menghadirkan persoalan baru akibat pekerjaan yang spesifikasinya dipertanyakan.
Uang negara bukan uang pribadi. Setiap rupiah harus menghasilkan pekerjaan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.
CorongMasyarakat.com tidak sedang menghakimi siapa pun. Namun, ketika masyarakat menyampaikan dugaan disertai dokumentasi lapangan, informasi tersebut layak ditindaklanjuti melalui pemeriksaan yang transparan dan profesional.
Redaksi akan terus mengawal persoalan ini serta membuka ruang klarifikasi bagi Kepala SD Inpres Poigar, P2SP, Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Selatan, dan seluruh pihak terkait.
Jika pekerjaan telah sesuai spesifikasi, tunjukkan dokumennya. Jika ada kekurangan, periksa dan perbaiki. Jika ditemukan penyimpangan yang memenuhi unsur pidana, proses sesuai hukum.
JANGAN TUNGGU PAGAR ROBOH BARU BERTINDAK. JANGAN TUNGGU UANG NEGARA RUGI BARU MELAKUKAN PEMERIKSAAN!
CORONGMASYARAKAT.COM — MENYUARAKAN SUARA RAKYAT.
✍️ (Don)








