MANADO, CorongMasyarakat.com – Penjualan sebidang tanah yang disebut sebagai peninggalan almarhumah Kathotje Mintjelungan di kawasan Winangun, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, kini menjadi persoalan serius. Tanah berukuran 10 x 15 meter itu diduga diperjualbelikan senilai Rp135 juta tanpa sepengetahuan anggota keluarga lainnya yang merasa memiliki kepentingan atas tanah tersebut. Persoalan ini telah diadukan ke Polresta Manado atas dugaan tindak pidana penggelapan.
Kasus ini memunculkan pertanyaan mendasar: bagaimana tanah yang memiliki dokumen pembelian sejak 1991 bisa diperjualbelikan tanpa sepengetahuan anggota keluarga lain? Siapa yang memiliki kewenangan melakukan transaksi? Dokumen apa yang menjadi dasar penjualan? Dan bagaimana hak pihak keluarga yang merasa dirugikan dilindungi? Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak boleh dibiarkan menggantung, apalagi ketika nilai transaksi yang dipersoalkan mencapai Rp135 juta.
Dokumen yang diperlihatkan kepada redaksi menunjukkan surat pembelian tanah tertanggal 10 September 1991. Di dalamnya tercantum Jermias Togas sebagai pihak pertama atau penjual dan Kathotje Mintjelungan sebagai pihak kedua atau pembeli. Luas tanah tercatat 10 x 15 meter dengan harga Rp850 ribu. Kuitansi pembayaran juga mencantumkan Kathotje Mintjelungan sebagai pihak yang membayar. Surat tersebut memuat tanda tangan para pihak, saksi, serta keterangan mengetahui dari Kepala Desa Winangun saat itu. Dokumen ini menjadi dasar yang diajukan keluarga untuk mempersoalkan transaksi, meskipun status hukum dan kesesuaian bidang tanahnya masih harus diverifikasi melalui instansi pertanahan.
Keberatan keluarga kini telah masuk ke ranah kepolisian. Berdasarkan Surat Tanda Terima Pengaduan Polresta Manado Nomor 2040/XI/2026/Spkt/Resta Mdo tertanggal 18 November 2026, Ferry Kumajas menyampaikan pengaduan dugaan tindak pidana penggelapan dengan menyebut Selvi Terok sebagai pihak yang diadukan. Dalam uraian pengaduan, pelapor mempersoalkan penjualan tanah yang disebut sebagai peninggalan orang tuanya tanpa sepengetahuan dirinya dan anggota keluarga lainnya. Nilai transaksi yang disebut mencapai Rp135 juta. Perlu ditegaskan, pengaduan tersebut belum merupakan penetapan bahwa pihak yang diadukan telah terbukti melakukan tindak pidana.
SOROTAN TAJAM JUGA MENGARAH KE KELURAHAN. Sebelum berita ini diterbitkan, redaksi CorongMasyarakat.com telah meminta konfirmasi kepada Lurah Winangun melalui pesan WhatsApp. Dalam jawabannya, lurah menyampaikan bahwa persoalan tersebut sebelumnya telah dimediasi dan keluarga yang merasa dirugikan berencana melanjutkan perkara ke kepolisian. Lurah juga menyatakan, “…dan itu memang tanah negara bukan tanah pasini.” Ia menambahkan bahwa informasi yang dapat diberikan pihak kelurahan hanya sebatas itu karena sebelumnya sudah ada wartawan yang meliput mediasi.
Pernyataan tersebut tidak boleh dibiarkan tanpa penjelasan lebih jauh. Jika benar tanah itu merupakan tanah negara, apa dasar administrasi dan dokumen yang menjadi landasan kelurahan menyatakan demikian? Apakah riwayat tanah telah ditelusuri secara menyeluruh? Bagaimana keberadaan surat pembelian dan kuitansi tahun 1991 dipertimbangkan? Pemerintah kelurahan harus memberikan penjelasan yang terang dan dapat diuji. Warga tidak seharusnya hanya menerima sebuah kesimpulan tanpa mengetahui dasar yang melatarbelakanginya.
Di sisi lain, pihak yang melakukan penjualan juga harus menjelaskan dasar transaksi tersebut. Apakah benar tanah itu dijual senilai Rp135 juta? Siapa yang menerima pembayaran? Apakah terdapat akta jual beli, dokumen pertanahan, serta persetujuan pihak-pihak yang berkepentingan? Jika transaksi dilakukan sesuai ketentuan, tunjukkan dasar hukumnya. Jika terdapat pihak yang merasa haknya diabaikan, keberatan tersebut wajib diperiksa secara objektif.
POLRESTA MANADO JANGAN BIARKAN PENGADUAN WARGA BERHENTI SEBATAS TANDA TERIMA. Redaksi mendesak agar pengaduan tersebut ditindaklanjuti secara profesional dan transparan. Penyidik perlu menelusuri dokumen pembelian tahun 1991, memeriksa riwayat transaksi, serta meminta klarifikasi dari pihak yang diadukan dan pihak-pihak terkait sesuai prosedur hukum. Kantor Pertanahan Kota Manado juga perlu diminta menjelaskan status serta riwayat bidang tanah agar persoalan ini tidak terus terjebak dalam klaim yang saling bertentangan.
Persoalan ini bukan perkara kecil yang boleh dianggap selesai hanya karena mediasi telah dilakukan. Ada dokumen lama, ada transaksi bernilai ratusan juta rupiah, ada anggota keluarga yang menyatakan dirugikan, dan ada pernyataan pemerintah kelurahan mengenai status tanah yang masih membutuhkan pembuktian administratif. Semua itu menuntut penjelasan, bukan sekadar jawaban singkat.
JANGAN BIARKAN HAK WARGA TERABAIKAN. JANGAN BIARKAN STATUS TANAH MENJADI TANDA TANYA. DAN JANGAN BIARKAN PENGADUAN MASYARAKAT KEHILANGAN KEPASTIAN TINDAK LANJUT. CorongMasyarakat.com akan terus mengawal persoalan ini berdasarkan dokumen, fakta, dan perkembangan proses hukum, sekaligus membuka ruang klarifikasi serta hak jawab bagi Lurah Winangun, Selvi Terok, pihak pembeli, dan seluruh pihak terkait.
(Om Lole)






