MINAHASA, CorongMasyarakat.com ━ Viralnya dugaan penyalahgunaan barcode BBM subsidi yang menyeret nama SPBU Tateli dalam beberapa hari terakhir memunculkan persepsi publik yang belum sepenuhnya utuh. Di tengah derasnya arus informasi di media sosial, pihak SPBU Tateli menegaskan bahwa mereka justru menjadi pihak yang turut dirugikan dalam peristiwa tersebut.
Kasus ini bermula dari unggahan warganet yang mengaku barcode kendaraannya digunakan tanpa izin saat hendak melakukan pengisian BBM di sejumlah lokasi. Hasil penelusuran awal menunjukkan bahwa barcode tersebut tercatat digunakan di SPBU Tateli, sehingga memicu kecurigaan publik.
Namun, klarifikasi dari pihak SPBU membuka sudut pandang berbeda. Berdasarkan penelusuran internal serta rekaman CCTV, penggunaan barcode tersebut diduga dilakukan oleh seorang oknum sopir, bukan oleh petugas SPBU.
“Kami sudah melakukan pengecekan. Dari hasil yang kami telusuri, barcode tersebut bukan digunakan oleh petugas kami, melainkan oleh oknum sopir,” ujar perwakilan SPBU Tateli, Anis T.
Sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen menjaga integritas pelayanan, manajemen SPBU tetap mengambil langkah tegas dengan memberikan sanksi kepada dua karyawan. Meski demikian, keduanya disebut tidak secara langsung menggunakan barcode tersebut. Langkah ini diambil sebagai bagian dari evaluasi internal dan penguatan pengawasan operasional.
Di sisi lain, kasus ini kini telah ditangani oleh pihak kepolisian. SPBU Tateli menyatakan menghormati proses hukum yang berjalan serta bersikap kooperatif dalam memberikan keterangan yang dibutuhkan.
Anis juga menegaskan dirinya siap memberikan keterangan kepada pihak berwenang apabila diperlukan guna memperjelas posisi dan tugasnya di SPBU Tateli.
“Saya menghormati proses yang berjalan dan siap memberikan penjelasan jika memang dibutuhkan. Namun perlu saya tegaskan bahwa saya tidak pernah terlibat dalam praktik penyalahgunaan BBM subsidi seperti yang dituduhkan,” ujarnya.
Pihak SPBU juga menyayangkan berkembangnya narasi di media sosial yang dinilai cenderung menyudutkan tanpa menunggu hasil penyelidikan resmi. Bahkan, beredarnya foto-foto petugas SPBU di platform digital turut menjadi perhatian karena berpotensi merugikan individu yang belum tentu terlibat.
Di sisi lain, Anis berharap masyarakat tidak langsung mengambil kesimpulan sebelum adanya hasil penyelidikan resmi dari aparat penegak hukum. Menurutnya, setiap informasi yang berkembang perlu diuji berdasarkan fakta dan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kasus dugaan penyalahgunaan BBM subsidi yang mencuat belakangan ini memang menjadi perhatian publik. Namun hingga saat ini, proses klarifikasi dan penelusuran fakta masih menjadi kewenangan aparat terkait untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran yang terjadi.
Anis juga berharap pemberitaan yang berkembang tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah serta memberikan ruang bagi semua pihak untuk menyampaikan klarifikasi secara berimbang.
Kasus ini bukan hanya tentang dugaan penyalahgunaan barcode, tetapi juga tentang bagaimana informasi berkembang dan membentuk persepsi publik. Dalam konteks ini, verifikasi dan keberimbangan menjadi kunci agar kebenaran tidak tenggelam di tengah arus viral di jagat maya. (***)
