MANADO, CorongMasyarakat.com ━ Program strategis nasional Makanan Bergizi Gratis (MBG) di SMP Negeri 1 Manado mendadak menjadi sorotan tajam. Selama kurang lebih dua bulan terakhir, para siswa dilaporkan tidak lagi menerima asupan gizi yang seharusnya menjadi hak mereka. Fakta ini bukan sekadar isu, melainkan hasil konfirmasi langsung kepada orang tua siswa dan pihak guru, yang menyatakan bahwa distribusi MBG terhenti sejak pasca Idul Fitri.
Anggota DPRD Manado dari Fraksi Partai Gerindra, Yandri Amrain, tampil tegas dan responsif menyikapi persoalan ini. Ia menilai kondisi tersebut sebagai bentuk kegagalan serius dari penyedia layanan, yakni Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Dengan nada keras namun konstruktif, Yandri menegaskan bahwa jika penyedia tidak lagi mampu menjalankan tugasnya, maka langkah paling bijak adalah segera melakukan penggantian demi menjaga keberlangsungan program nasional yang menjadi prioritas pemerintah pusat.
Lebih jauh, Yandri mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran yang telah digelontorkan untuk program ini. Ia menegaskan bahwa kondisi berlarut-larut tanpa distribusi MBG adalah bentuk kelalaian yang tidak bisa ditoleransi. Desakan evaluasi total terhadap kinerja penyedia pun digaungkan, sembari mengingatkan bahwa program ini membawa nama besar Presiden dan menjadi wajah komitmen negara dalam meningkatkan kualitas generasi muda. Sikap tegas dan cepat dari Yandri Amrain dinilai sebagai cerminan kepedulian nyata terhadap rakyat, sekaligus bentuk pengawasan yang bertanggung jawab.
Kasus ini kini mendapat atensi luas dan layak menjadi perhatian serius pemerintah pusat, termasuk Komisi X DPR RI, kementerian terkait, hingga aparat penegak hukum. Harapan publik tertuju pada Presiden Prabowo Subianto, Kapolri, serta Polda Sulawesi Utara untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaan program strategis ini. Di tingkat daerah, Gubernur Sulawesi Utara diharapkan mengambil langkah cepat dan terukur.
Langkah kritis yang diambil oleh Yandri Amrain justru mendapat apresiasi sebagai bentuk kepemimpinan yang berani, objektif, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Narasi ini tidak hanya mengangkat persoalan, tetapi juga memperkuat citra bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah tetap solid dalam menjaga integritas program nasional. Dengan penanganan yang tepat, kasus ini diyakini akan menjadi momentum perbaikan, bukan sekadar polemik.
(*Don)
