Bupati Oskar Manoppo: Transformasi Digital Harus Berujung pada Data Akurat dan Pelayanan yang Lebih Baik
TANGERANG, CorongMasyarakat.com — Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) memperkuat langkah transformasi digital pemerintahan melalui kerja sama dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel), khususnya dalam pengembangan potensi daerah, peningkatan pelayanan publik, serta pengelolaan data tanah dan pajak.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Potensi Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik oleh Bupati Boltim Oskar Manoppo dan Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie, Senin (21/9/2026), di Kantor Wali Kota Tangerang Selatan.
Salah satu bagian penting dari kerja sama itu adalah replikasi dan pemanfaatan Sistem Integrasi Geospasial Informasi Tanah dan Pajak (SISGITA) di Kabupaten Boltim. Melalui skema tersebut, Pemkab Boltim akan memperoleh pendampingan, transfer pengetahuan, serta pelatihan dari Pemkot Tangsel.
Bagi Pemkab Boltim, kerja sama ini tidak sekadar berkaitan dengan penggunaan teknologi. Penguatan sistem data menjadi bagian dari upaya membangun pemerintahan yang lebih terukur, terutama dalam pemetaan dan pendataan tanah, pemutakhiran informasi, hingga pengelolaan potensi pajak daerah.
Bupati Oskar Manoppo mengatakan, perkembangan teknologi harus ditempatkan sebagai instrumen untuk memperbaiki cara pemerintah bekerja dan memberikan pelayanan.
“Transformasi digital bukan hanya tentang penggunaan teknologi, tetapi bagaimana teknologi tersebut dapat membuat pemerintah bekerja lebih efektif, data lebih akurat, dan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik,” ujar Oskar.
Ia menilai, SISGITA dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat basis data pemerintah daerah. Data yang tersusun secara terintegrasi, kata dia, diperlukan agar kebijakan yang diambil pemerintah memiliki dasar informasi yang lebih kuat.
“Kita berharap melalui SISGITA, pengelolaan data tanah dan pajak di Boltim dapat semakin terintegrasi. Data yang akurat sangat penting karena menjadi dasar pemerintah dalam mengambil kebijakan dan mengoptimalkan potensi pendapatan daerah,” katanya.
Hal yang juga menjadi perhatian Pemkab Boltim adalah proses alih pengetahuan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Oskar menegaskan, replikasi sistem tidak boleh berhenti pada pemindahan aplikasi, tetapi harus disertai pemahaman terhadap tata kelola dan kemampuan aparatur dalam mengoperasikannya.
“Yang kita lakukan bukan hanya mereplikasi aplikasinya. Ada proses transfer pengetahuan, pendampingan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Ini penting supaya sistem yang kita terapkan nantinya benar-benar dapat dikelola dan dikembangkan secara berkelanjutan,” ujar Oskar.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, turut ditandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Replikasi dan Pemanfaatan SISGITA. Perjanjian melibatkan perangkat daerah dari kedua pemerintahan, antara lain unsur Dinas Komunikasi dan Informatika serta Badan Pengelolaan Keuangan Daerah/Badan Pendapatan Daerah.
Keterlibatan perangkat daerah tersebut menjadi bagian penting karena kesepakatan antarpemerintah daerah selanjutnya perlu diterjemahkan ke dalam proses teknis, pendampingan, kesiapan sumber daya manusia, serta integrasi data.
Oskar menekankan bahwa ukuran keberhasilan kerja sama bukan berada pada seremoni penandatanganan, melainkan pada tindak lanjut setelahnya.
“Setelah penandatanganan ini, yang paling penting adalah tindak lanjut. Kita harus memastikan proses pendampingan berjalan, SDM siap, data dapat diintegrasikan, dan sistemnya benar-benar bisa dimanfaatkan. Jangan sampai kerja sama hanya berhenti pada penandatanganan,” tegasnya.
Kerja sama dengan Tangsel sekaligus membuka ruang bagi Pemkab Boltim untuk mempelajari pengalaman daerah lain dalam mengembangkan pemerintahan berbasis teknologi. Pendekatan tersebut memungkinkan inovasi disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, bukan sekadar menyalin sistem yang telah berjalan di tempat lain.
Pada akhirnya, penguatan tata kelola data diharapkan dapat membantu Pemkab Boltim memperoleh informasi yang lebih tertata mengenai tanah dan pajak, sekaligus mendukung identifikasi potensi penerimaan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Pada akhirnya, teknologi harus memberikan manfaat nyata. Kita ingin pemerintahan semakin efektif, pengelolaan data semakin baik, dan masyarakat mendapatkan pelayanan yang semakin cepat dan tepat,” pungkas Oskar.
(Om Lole)
