Koalisi LSM dan pegiat antikorupsi sampaikan tuntutan moral; Om Lole dan tokoh masyarakat apresiasi sikap terbuka Jeane Laluyan.
MANADO, CorongMasyarakat.com — Aksi damai Koalisi Pegiat Antikorupsi Sulawesi Utara berlangsung di depan Kantor DPRD Sulut, Selasa (9/12/2025), dengan penekanan pada transparansi pengelolaan APBD dan penguatan fungsi pengawasan legislatif. Massa aksi terdiri atas barisan LSM, wartawan, dan aktivis publik, di antaranya Sekwil Indonesia Tengah Kibar Nusantara Merdeka Donny Liow—akrab disapa Om Lole; Ketua LSM INAKOR, Rolly Wenas; Korwil Indonesia Tengah LSM KNM, John Pade; Aktivis Perempuan Sulut, Yuni Wahyuni Srikandi; Ketua PAMI Perjuangan Sulut, Jonathan Mogonta; Ketua DPP PAMI Perjuangan, Maykel R. Tielung, Ketua Ormas Benteng Nusantara, Peps Kembuan serta Ketua ASKAINDO Noldy Poluakan, Ketua LI-TIPIKOR SULUT Toar Lengkong bersama seluruh anggota Aliansi Aktivis Anti Korupsi Nasional. Mereka menegaskan bahwa APBD adalah instrumen publik yang tidak boleh dipisahkan dari asas keterbukaan.
Di tengah aksi, Jeane Laluyan menjadi satu-satunya anggota DPRD perempuan yang keluar menemui peserta unjuk rasa. Kehadirannya diapresiasi oleh para pemimpin LSM dan aktivis karena dianggap mencerminkan keberanian serta kedekatan dengan warga. Jeane berdiri bersama para demonstran, mendengar langsung tuntutan koalisi, dan menyampaikan kesediaannya membuka ruang dialog berkala. Menurut para aktivis, sikap ini menunjukkan pentingnya keterhubungan antara wakil rakyat dan masyarakat, terutama pada momentum Hari Antikorupsi Sedunia yang menuntut integritas politik anggaran.
Om Lole, mewakili seluruh elemen aliansi, memuji langkah Jeane Laluyan sebagai wujud keberpihakan kepada publik. Ia menegaskan bahwa peringatan HAKORDIA bukan seremoni seremonial, melainkan pengingat bahwa solidaritas dan keberanian aktivis masih kokoh.
Koalisi kemudian menyerahkan daftar tuntutan moral, termasuk pembukaan pembahasan APBD ke publik, penguatan pengawasan terhadap OPD, penolakan gratifikasi, dan penegasan bahwa tidak boleh ada program fiktif dalam pembangunan. “Kami ada di sini untuk memastikan uang rakyat diawasi dengan benar,” ujar Rolly Wenas Ketua LSM INAKOR dalam pernyataan bersama.
[ Amoy Show ]
