MANADO, CorongMasyarakat.com — Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Sulut yang berada di lingkungan Sekolah Polisi Negara (SPN) dihentikan sementara mulai Kamis (8/10/2026). Penghentian tersebut bukan karena persoalan pelayanan, melainkan menunggu realisasi pencairan dana dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Irwasda Polda Sulut Kombes Pol Amin Litarso menjelaskan, dana yang tersedia hanya memungkinkan SPPG melakukan kegiatan hingga Rabu (7/10/2026). Polda Sulut, kata dia, telah mengajukan kebutuhan anggaran kepada BGN dan kini tinggal menunggu proses pencairan.
“Dana terakhir yang bisa dimasak oleh SPPG di SPN yaitu tanggal 7 Oktober. Sehingga praktis tanggal 8 Oktober sudah tidak bisa memasak lagi. Kami sudah mengajukan ke BGN, namun saat ini masih menunggu realisasi pencairan,” ujar Amin di Mapolda Sulut, Rabu (7/10/2026).
Menurut Amin, mekanisme pencairan anggaran saat ini juga semakin diperketat. Setiap SPPG diwajibkan terlebih dahulu mengajukan Rencana Kebutuhan (RKB) sebelum proses pencairan dapat dilakukan.
Ia memastikan, penghentian sementara tersebut bersifat teknis dan tidak mengubah komitmen Polda Sulut dalam mendukung keberlanjutan program pemenuhan gizi.
“Begitu dana ditransfer, operasional akan langsung kembali berjalan,” katanya.
Untuk mempercepat proses tersebut, Polda Sulut juga telah melakukan koordinasi dengan mitra penyedia, PT MTT. Koordinasi ini menjadi bagian dari upaya memastikan layanan dapat segera dilanjutkan setelah dukungan anggaran tersedia.
SPPG SPN Polda Sulut sendiri memiliki cakupan penerima manfaat yang cukup besar, yakni sekitar 2.500 orang. Mereka terdiri atas balita, ibu hamil, ibu menyusui, serta siswa dari jenjang TK, SD, SMP hingga SMA.
Dalam masa jeda operasional, Amin juga meminta pihak sekolah dan guru membantu menyampaikan kondisi tersebut kepada siswa. Ia mengimbau agar kebutuhan makan siang sementara dapat diantisipasi dari rumah tanpa mengganggu aktivitas belajar.
“Kami mengimbau para guru di sekolah-sekolah penerima manfaat untuk menyampaikan kepada para murid agar untuk sementara dapat membawa bekal dari rumah atau membawa uang saku tambahan. Jangan sampai terhentinya makan siang sementara ini menurunkan semangat belajar anak-anak,” ujarnya.
Penjelasan tersebut sekaligus menegaskan bahwa Polda Sulut memilih memastikan informasi mengenai penghentian sementara layanan disampaikan secara terbuka, sembari tetap mendorong percepatan penyelesaian aspek administrasi dan anggaran.
Dengan proses pencairan yang masih berjalan, operasional SPPG SPN diharapkan dapat kembali normal setelah dana dari BGN direalisasikan.
(Om Lole)
